Berdasarkan rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 yang menetapkan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global (Depdiknas, 2005:1). Oleh Karena itu pendidikan di tuntut untuk menyiapkan SDM agar memiliki kemampuan bersaing secara global. Dengan kata lain pendidikan bertugas untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam dunia global.
Sementara, hingga saat ini pendidikan dihadapkan pada permasalahan perluasan akses pendidikan, rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan, tidak meratanya penyebaran sarana dan prasarana pendidikan/sekolah (sebagai contoh: tidak semua sekolah memiliki saluran telepon, apalagi koneksi internet): Kota vs Desa/Daerah Terpencil/Daerah Perbatasan, Indonesia Barat vs Indonesia Timur, tidak seragamnya dan masih rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang sekolah yang ditandai dengan tingkat kelulusan UN yang masih rendah, demikian pula nilai UN yang diperoleh siswa, masih banyaknya anak usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun (angka partisipasi anak berusia sekolah 7-12 tahun untuk bersekolah masih dibawah 80% (APK SMP 85,22 dan APK SMA 52,2), rendahnya kualitas kompetensi tenaga pengajar di mana dari jumlah guru yang ada 2.692.217, ternyata yang memenuhi persyaratan (tersertifikasi) hanya 727.381 orang atau baru 27% dari total jumlah guru di Indonesia (Pustekkom, 2008). Dan yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pemanfaatan TIK di sekolah yang telah memiliki fasilitas TIK (utilitas rendah), disisi lain tidak semua sekolah mempunyai sarana TIK yang memadai.
Sejumlah perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran perlu dilakukan agar sekolah siap memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu paradigma pembelajaran perlu segera diubah dan secepatnya menyesuaikan dengan perkembangan sistem, infrastruktur dan konten pembelajaran berbasis TIK.
Sementara, hingga saat ini pendidikan dihadapkan pada permasalahan perluasan akses pendidikan, rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan, tidak meratanya penyebaran sarana dan prasarana pendidikan/sekolah (sebagai contoh: tidak semua sekolah memiliki saluran telepon, apalagi koneksi internet): Kota vs Desa/Daerah Terpencil/Daerah Perbatasan, Indonesia Barat vs Indonesia Timur, tidak seragamnya dan masih rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang sekolah yang ditandai dengan tingkat kelulusan UN yang masih rendah, demikian pula nilai UN yang diperoleh siswa, masih banyaknya anak usia sekolah yang belum dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun (angka partisipasi anak berusia sekolah 7-12 tahun untuk bersekolah masih dibawah 80% (APK SMP 85,22 dan APK SMA 52,2), rendahnya kualitas kompetensi tenaga pengajar di mana dari jumlah guru yang ada 2.692.217, ternyata yang memenuhi persyaratan (tersertifikasi) hanya 727.381 orang atau baru 27% dari total jumlah guru di Indonesia (Pustekkom, 2008). Dan yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pemanfaatan TIK di sekolah yang telah memiliki fasilitas TIK (utilitas rendah), disisi lain tidak semua sekolah mempunyai sarana TIK yang memadai.
Sejumlah perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran perlu dilakukan agar sekolah siap memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu paradigma pembelajaran perlu segera diubah dan secepatnya menyesuaikan dengan perkembangan sistem, infrastruktur dan konten pembelajaran berbasis TIK.
2. ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN.
Masyarakat telah berada dalam era masyarakat berbasis pengetahun (knowledge-bassed society). Selain itu juga masyarakat telah berada era informasi dan komunikasi. Era informasi ditandai oleh pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan TIK yang pesat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Akan tetapi TIK juga dapat membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran apabila diadopsi dan dikembangkan serta dikemas sesuai dengan prinsip-prinsi TIK sebagai ekses peran perbaikan mutu pembelajaran dimasa depan. Diantaranya:
1.Desain pengembangan kurikulum Teknologis.
Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamika sehingga dapat merespon tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembnagan ilmu dan teknologi maupun globalisasi. Kebijakan umum dalam pengembangan kurikulum harus sejalan dengan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam kebijakan peningkatan angka partisipasi, mutu, relevansi, dan evisiensi pendidikan. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menuntut pengembangan kurikulum yang dapat meminimalkan angka putus sekolah dan mengulang kelas, penyelenggaran pendidikan secara terbuka dan polivalen lintas jenis, jenjang dan jalur pendidikan, serta penyelenggaran pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada mutu pendidikan ditandai dengan pelaksanaan proses pembelajaran efektif, penilaian hasil belajar yang berkelanjutan dan memberdayakan peserta didik dan penyelenggara pendidikan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan.
Kebijakan pengembangan kurikulum yang bertujuan meningkatkan relevansi program pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum daerah dan sekolah. Pengembangan kurikulum ungggulan perlu melibatkan peran serta masyarakat. Pemenuhan aspirasi masyarakat menjadi pemandu tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang mendukung efesiensi penyelenggaran pendidikan ditandai dengan fleksibelitas kurikulum yang dapat diakses oleh peserta didik (Hamalik 2007:4)
1.Desain pengembangan kurikulum Teknologis.
Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamika sehingga dapat merespon tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembnagan ilmu dan teknologi maupun globalisasi. Kebijakan umum dalam pengembangan kurikulum harus sejalan dengan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam kebijakan peningkatan angka partisipasi, mutu, relevansi, dan evisiensi pendidikan. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menuntut pengembangan kurikulum yang dapat meminimalkan angka putus sekolah dan mengulang kelas, penyelenggaran pendidikan secara terbuka dan polivalen lintas jenis, jenjang dan jalur pendidikan, serta penyelenggaran pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada mutu pendidikan ditandai dengan pelaksanaan proses pembelajaran efektif, penilaian hasil belajar yang berkelanjutan dan memberdayakan peserta didik dan penyelenggara pendidikan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan.
Kebijakan pengembangan kurikulum yang bertujuan meningkatkan relevansi program pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum daerah dan sekolah. Pengembangan kurikulum ungggulan perlu melibatkan peran serta masyarakat. Pemenuhan aspirasi masyarakat menjadi pemandu tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang mendukung efesiensi penyelenggaran pendidikan ditandai dengan fleksibelitas kurikulum yang dapat diakses oleh peserta didik (Hamalik 2007:4)
